Munculnya pandemi mendistraksi dunia pendidikan yang dirasa sudah stabil dengan penggunaan kurikulum 13. Pembatasan aktivitas di luar ruangan serta perubahan sistem pembelajaran ke mode daring. Membuat instansi perlu menelisik kembali penggunaan kurikulum pendidikan mereka.
Saat itu, kurikulum darurat digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Kendati dalam pelaksanaannya, penyesuaian tersebut tetap memberikan dampak buruk berupa learning loss bagi peserta didik.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menilai perlu adanya pemulihan pasca-pandemi bagi sistem pembelajaran di Indonesia. Tidak lain, ini dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan. Lalu muncullah kebijakan bagi satuan pendidikan untuk memilih kurikulum pemulihan selepas pandemi reda pada tiga opsi berikut.
- Kurikulum 13,
- Kurikulum Darurat, dan
- Kurikulum Merdeka.
Apa Itu Kurikulum Merdeka?
Pembahasan mengenai kurikulum merdeka di berbagai ruang telah banyak dilakukan sejak Menteri Pendidikan menginstruksikan satuan pendidikan untuk memilih opsi kurikulum yang akan digunakan.
Dalam Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka, dijelaskan bahwa Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, mengindikasikan bahwa dalam praktiknya akan dimunculkan banyak variasi pembelajaran di dalam kelas.
Proses pembelajaran kelak akan ditekankan pada pengoptimalan konten atau makna. Dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mendalami konsep dari satu materi pembelajaran. Kemudian, capaian utama dari pemahaman terhadap konsep-konsep ini adalah penguatan kompetensi yang diharapkan dalam materi-materi terkait.
Ciri khas dari Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Dalam sistem ini, Guru hanya memiliki tugas untuk memandu dan memberikan arahan, setelah itu peserta didik akan terjun langsung dalam berbagai proyek yang dirancang sebagai bentuk experiental learning.
Pembelajaran secara langsung dalam proyek dipandang lebih mampu meningkatkan pemahaman konsep dan kompetensi peserta didik.
Implementasi Kurikulum Merdeka Bersifat Opsional
Meski sudah banyak disosialisasikan, untuk saat ini penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan masih bersifat opsional. Satuan pendidikan masih diberikan kebebasan untuk menerapkannya atau tidak menerapkannya.
Namun, jika satuan pendidikan tertentu ingin menerapkan Kurikulum Merdeka, maka satu kriteria yang harus terpenuhi. Yaitu sekolah tersebut berminat menerapkan Kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran.
Belum adanya unsur pengharusan dari implementasi Kurikulum Merdeka disebabkan Kementerian memandang bahwa pengalihan kurikulum nasional harus dilakukan secara bertahap. Selain itu, perancangan kurikulum seyogyanya memang tugas dari kementerian, namun pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks merupakan tanggung jawab dan kewenangan paripurna dari satuan pendidikan.
Kurikulum Merdeka benar-benar memberikan kemerdekaan kepada berbagai pihak yang terkait dengan sistem pendidikan. Guna untuk memulihkan pembelajaran yang mengalami degradasi selama pandemi. Diharapkan dengan mampu merangkul berbagai pihak itulah. Pada akhirnya dukungan terhadap pengimplementasiannya secara penuh bisa terwujud di kemudian hari.
One thought on “Mengenal Kurikulum Merdeka dan Implementasinya”